PRABOWO YES, JOKOWI NO..!!*Oleh Legisan Samtafsir ( Ketum Gernas Indonesia Gemilang )
Prabowo Yes, Jokowi No. Artinya, Prabowo memang beda dengan Jokowi, dalam banyak hal. Dan untuk kebaikan bangsa ke depan, Prabowo memang harus berbeda dengan Jokowi.
Tapi, pernyataan Prabowo, yang dapat dikatakan menyindir pihak-pihak yang menginginkan Prabowo meninggalkan Jokowi, dengan menganggapnya lucu, sebetulnya itu bisa dibenarkan, dalam arti: 1) Prabowo memang gak bisa dipisahkan dengan Jokowi, sebagai "sahabat" yang pernah ia menjadi menterinya. Jelas, dalam hubungan itu Prabowo "berhutang", bahkan "berguru" kepada Jokowi. 2) Juga, sebagai mantan Presiden, sebagaimana SBY, Megawati ataupun Wapres Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin, tentu saja Prabowo sangat menghargai dan tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. 3) Juga, sebagai warga negara, Prabowo juga pasti akan melindunginya, sebagaimana Prabowo juga akan melindungi dan membersamai seluruh rakyat.
*Prabowo Berbeda dengan Jokowi*
Tetapi dalam banyak hal, demi kebaikan bangsa ke depan, Prabowo memang harus berbeda dan harus meninggalkan Jokowi:
*1). Dalam hal pemberantasan korupsi*, Prabowo tidak boleh menghalangi atau pun melindungi Jokowi, dari tindakan aparat hukum yang akan memeriksanya; bahkan Prabowo harus tetap menyatakan kepada publik, bahwa tidak boleh ada satu orang pun di negeri ini yang boleh kebal hukum. Artinya Prabowo tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum terhadap Jokowi. Prabowo harus menjamin pemberantasan korupsi berlaku adil untuk seluruh rakyat. Tidaklah karena Jokowi mantan Presiden dan Prabowo adalah mantan menterinya, lalu itu menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Tidak bisa. Bernegara adalah berdasarkan hukum dan hukum berdasarkan pada keadilan untuk semua.
*2). Dalam hal politik pembangunan*, Prabowo harus berbeda dari Jokowi. Nawa Cita Jokowi yang menurut _Tempo_ telah menjadi Nawa Dosa Jokowi, harus ditinggalkan seluruhnya oleh Prabowo. Jejak-jejak yang gagal pada era Jokowi harus diperbaiki. Jika ada jejak yang benar, ya memang harus diteruskan. Jadi ukurannya bukan itu karena Jokowi atau tidak, tapi karena hal itu benar dan adil atau tidak.
*3). Sebagai Presiden terpilih* Prabowo harus bekerja tanpa tekanan dari para pihak yang bisa menggelincirkan kebijakannya dari kebenaran dan keadilan. Itu amanah rakyat, dan itulah fungsi Kepala Negara. Artinya, Prabowo harus meninggalkan ekuh pekewuh terhadap Jokowi dalam membuat kebijakan bagi rakyat, bangsa dan negara -jika memang ada ekuh pekewuh itu. Kepentingan utama Rakyat haruslah prioritas, tidak bisa digeser oleh kepentingan para pihak lain, yang akan menghalanginya, meskipun itu dari Jokowi. Artinya di situ Prabowo harus berbeda dengan Jokowi.
*4). Sudah waktunya Prabowo sebagai Kepala Negara*, membuktikan patriotismenya tanpa ragu-ragu, karena hal itu yang sebelum ini tidak dirasakan kehadirannya di sisi rakyat. Rakyat merasakan negara tidak hadir dalam permasalahan mereka. Rakyat menghadapi sendiri tekanan-tekanan pasar yang didominasi oleh kekuatan kapital, baik di sektor pendidikan, sosial, ekonomi, maupun keadilan penegakan hukum. Tapi bersyukurnya kita, Prabowo telah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat pada 100 hari pertama pemerintahannya. Publik secara luas bisa merasakan dan sangat apresiatif, bahkan publik internasional pun mengakuinya. Ini harapan besar bagi rakyat.
*5). Sudah waktunya Prabowo berbeda dan meninggalkan Jokowi* untuk hal-hal yang terkait dengan transparansi atau kebohongan publik, seperti perihal mobil Esemka, nihilnya investor untuk IKN, pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan, nepotisme keluarga, membebani rakyat dengan menaikkan BBM, menaikkan PPN menjadi 12%, utang negara yang menumpuk dan berbagai perilaku yang buruk, yang ditunjukkan Jokowi sebagai Kepala Negara (18 Nawa Dosa Jokowi, Majalah Tempo, edisi Khusus 10 tahun Jokowi, 29 Juli-4 Agustus 2024).
*6). Sudah waktunya Prabowo meninggalkan Jokowi* perihal yang terkait dengan PSN, di mana Jokowi memberikan PSN itu kepada Oligarki Swasta, yang akhirnya menjadi alasan mereka untuk menguasai tanah-tanah rakyat dan aset negara. Prabowo harus meninggalkan itu semua, dan berpihaklah pada rakyat, karena selama ini rakyat tertekan dan menderita akibat Jokowi yang memberikan _privilege_ itu kepada Oligarki.
*7). Prabowo harus berbeda dan meninggalkan Jokowi* perihal kebijakan neoliberalismenya yang keterlaluan, sehingga produk-produk asing benar-benar menguasai pasar domestik. Impor berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat, sejak dari beras, daging, susu, kedelai, sampai perkakas rumah tangga dan apalagi teknologi tinggi, telah menggerus ekonomi rakyat. Hilirisasi yang minim dan deindustrialisasi yang meningkat. Pengangguran menjadi ancaman generasi baru ke depan.
Seluruh masyarakat merasakan betapa rindunya mereka terhadap hadirnya Kepala Negara yang baru, yang berpihak kepada pelaku usaha dalam negeri dan mengusahakan kebijakan kredit yang mendahulukan UMKM.
*8). Prabowo harus berbeda dengan Jokowi* perihal jiwa kebangsaan. Sedihnya luar biasa rakyat, pada saat tahun 2013 beberapa tokoh seperti Dahlan Iskan yang memelopori Mobil Listrik, untuk kemudian dipabrikasi secara massal oleh anak bangsa, sebagai kebanggaan nasional, di dalam negeri, tapi berhenti sejak Jokowi jadi Presiden. Dan saat ini seluruh rakyat hanya menonton betapa banjirnya mobil listrik impor buatan Cina, Korea dan Jepang di jalan-jalan Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, nyaris hilang, dan rakyat Indonesia gigit jari.
Demikian juga saat Indonesia memerlukan ratusan pesawat terbang, untuk penerbangan domestik, tetapi Jokowi malah memuseumkan pesawat N250 buatan Habibie itu, yang dibuat sebagai cikal bakal pesawat kebanggaan Indonesia. Nyaris matilah Indonesia sebagai bangsa. Di situ Prabowo harus berbeda. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Prabowo, dengan tetap menggunakan Maung sebagai kendaraan dinasnya.
*Penutup*
Demikianlah Prabowo harus berbeda dengan Jokowi. Tetapi Prabowo sebagai Kepala Negara, memiliki hak untuk menilai. Demikian juga rakyat sebagai yang memberikan mandat kepada Prabowo memiliki hak untuk menilai. Maka dialektika antara Prabowo dengan rakyat, haruslah berjalan tanpa hambatan; biarlah dinamika partisipasi rakyat atas jalannya pemerintahan ke depan, jangan dihalangi oleh otoritarianisme.
Jika kepentingannya sama pada idealisme bernegara, maka pada akhirnya Prabowo akan bertemu dengan rakyat, pada suasana yang harmonis, inklusif dan partisipatif. Saat itu kita akan bersama-sama mengatakan *Prabowo Yes..!!!*, dan biarlah Jokowi menjadi rakyat yang sama kedudukannya dengan seluruh rakyat lainnya di mata hukum dan negara. _Wallahu a'lam bisshawwab_.
Posting Komentar