Tuntut Transparansi Anggaran dan Tegasnya Hukum, Aksi Gayatri Jilid 2 Kembali Guncang Tulungagung
Ratusan warga Tulungagung kembali turun ke jalan dalam aksi damai "Gayatri Jilid 2" di depan Gedung DPRD, Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan desakan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkait transparansi anggaran dan penegakan hukum, Senin (6/10/2025).
Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini sempat diwarnai pembakaran ban bekas di depan gerbang DPRD. Asap hitam mengepul sebagai simbol kekecewaan warga terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, beserta jajaran pejabat daerah, termasuk Ketua DPRD dan Kapolres, menemui langsung massa aksi untuk berdialog.
"Pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi kami," ujar Bupati Gatut Sunu di hadapan demonstran.
Sorotan Warga Anggaran Pendidikan, Galian C Ilegal, dan PJU Bermasalah
Totok Cakra, salah satu orator aksi, menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan. Sementara itu, aktivis lingkungan Dardiri mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas galian C ilegal. Dardiri bahkan memberikan tenggat waktu 14 hari kepada DPRD untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pembiaran kasus ini.
Edi Freedom, aktivis lainnya, menyoroti dugaan penyelewengan anggaran dan pungutan liar di sektor pendidikan dan pemerintahan desa. Yudi, perwakilan warga, juga mempertanyakan optimalisasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menelan anggaran miliaran rupiah.
Aksi Berakhir Damai, Warga Berkomitmen Mengawal Kebijakan Publik
Aksi yang berlangsung selama hampir tiga jam ini ditutup dengan doa bersama dan pernyataan komitmen warga untuk terus mengawal kebijakan publik secara damai.
"Kami tidak ingin anarkis. Kami hanya ingin pemerintah lebih terbuka dan tegas dalam menegakkan aturan," tegas salah seorang peserta aksi.
Namun, beberapa pengamat politik menilai aksi "Gayatri Jilid 2" ini sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD.
"Pemerintah daerah perlu lebih serius menanggapi aspirasi masyarakat dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas," ujar seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.
Dengan berakhirnya aksi "Gayatri Jilid 2" secara damai, diharapkan pemerintah daerah Tulungagung dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menjawab tuntutan masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pewarta: EDP
Posting Komentar