Buntut Bungkamnya Inspektorat, DPD IWO Indonesia Kab. Bekasi Pasang Spanduk Tantang Audit BUMD di Depan Kantor Bupati
TRANSFORMASINISA.COM | BEKASI, kecewa karena surat permohonan keterbukaan informasi dan audiensi tidak kunjung direspons, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi pemasangan spanduk bernada satir di depan Kantor Bupati Bekasi, Kamis (26/2/2026).
Langkah drastis ini diambil setelah surat resmi yang dilayangkan pada 24 Februari lalu terkait permintaan hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Inspektorat Daerah dan Kabag Ekonomi Kabupaten Bekasi seolah "masuk kotak" tanpa tindak lanjut.
Dalam spanduk besar yang dibentangkan, tertulis pesan menohok:
"JIKA PLT. BUPATI ORA BISA NGEAUDIT BUMD BEKASI, UDAH KASIH KITA AJA YANG NGEAUDIT - DPD IWO INDONESIA"
Sekretaris DPD IWOI Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk mosi tidak percaya terhadap birokrasi yang dinilai menghambat instruksi Kepala Daerah.
"Kami sudah menempuh jalur formal, tapi hingga hari ini tidak ada respons konkret dari Inspektorat maupun Kabag Ekonomi. Jika instansi terkait saja tidak patuh pada instruksi Plt. Bupati untuk membuka data hasil audit kepada publik, maka wajar jika rakyat bertanya-tanya: ada apa dengan BUMD kita?" tegas Karno di lokasi pemasangan spanduk.
Menagih janji Plt. Bupati Bekasi yang pada 19 Februari lalu mempersilakan media mengonfirmasi hasil audit secara langsung.
Mendesak pemaparan transparan atas kondisi finansial PT Bekasi Putera Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan progres audit PDAM Tirta Bhagasasi.
Mengingatkan bahwa menutup-nutupi hasil audit BUMD merupakan pelanggaran terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
DPD IWOI Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa pemasangan spanduk ini hanyalah awal. Jika dalam waktu dekat pihak Inspektorat tetap bungkam, IWOI siap membawa massa yang lebih besar untuk menuntut transparansi demi menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari potensi penyimpangan (fraud).
"Jangan sampai rakyat Bekasi hanya menjadi penonton saat aset daerahnya dikelola secara tertutup. Kami akan terus mengawal ini sampai data dibuka secara terang benderang ke publik," tutup Karno. (**)
[tim/red]
Posting Komentar