DPD Tani Merdeka Pekalongan: Kawal Penataan PKL, Sinergi dengan Pemkot, Jangan Jadi Tameng Gaduh
TRANSFORMASINUSA.COM | PEKALONGAN – DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh kadernya untuk mengawal proses penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pasar secara bermartabat. Organisasi yang dipimpin Mungki Retnosari, S.E ini meminta kader menjadi jembatan aspirasi, bukan memprovokasi penolakan penataan.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan, Mungki Retnosari, S.E, menegaskan bahwa pihaknya memahami semua pedagang di trotoar dan luar pasar adalah _wong cilik_ yang harus dibela. Namun, pembelaan harus dengan cara cerdas.
“UU & Perda jelas mewajibkan Pemkot untuk menata, bukan menggusur. Menata artinya mencarikan tempat yang layak, manusiawi, dan tetap ramai pembeli. Faktanya, tempat relokasi sudah dibangun pemerintah pakai uang rakyat. Maka harus dipakai untuk rakyat,” tegas Mungki dalam himbauan tertulis, Minggu (20/4/2026).
Mungki mempertanyakan sikap pihak yang menolak penataan padahal tempat baru sudah tersedia. “Kalau tempatnya sudah ada, layak, dan dijamin tidak mematikan rezeki, maka melawan penataan sama saja dengan melawan ikhtiar pemerintah membela wong cilik. Kita tidak boleh terjebak jadi tameng yang justru merugikan pedagang sendiri dalam jangka panjang,” ujarnya.
Dalam himbauan setebal satu halaman itu, DPD Tani Merdeka menggariskan 5 sikap tegas untuk seluruh kader:
1. *Sinergi, Bukan Konfrontasi*: Dampingi Pemkot dan pedagang. Kawal proses relokasi agar adil, tanpa pungli dan pilih kasih.
2. *Jadilah Jembatan*: Sambungkan suara, keluhan, dan syarat pedagang ke Pemkot agar tempat baru benar-benar hidup.
3. *Jaga Marwah DPD*: Tani Merdeka lahir untuk membela petani dan wong cilik dengan cara cerdas & bermartabat. “Jangan mau ditunggangi untuk agenda gaduh. Kita bukan tukang demo bayaran,” tulis himbauan itu.
4. *Hargai Proses*: Penataan pasar, trotoar, dan PKL tidak tiba-tiba, tetapi melalui proses komunikasi yang cukup waktunya, secara soft, tidak mengedepankan kekerasan atau pemaksaan.
5. *Kawal Program Pemerintah*: Kalau program Pemkot sudah benar – menata ke tempat yang lebih baik – maka tugas kader ikut menyukseskan. “Kritik boleh, solusi wajib,” tegas Mungki.
DPD Tani Merdeka menegaskan prinsip gerakannya: _“Pemerintah menata dengan hati, Tani Merdeka mengawal dengan akal sehat. Tujuan kita sama: perut wong cilik tetap ngebul, kota Pekalongan tetap rapi.”_
“Jangan sampai kita membela wong cilik dengan cara yang justru bikin wong cilik terus kumuh dan tergusur tiap tahun. Revolusi kita adalah revolusi kesejahteraan, bukan revolusi trotoar,” tutup Mungki Retnosari.
Himbauan ini dikeluarkan menyikapi dinamika penataan PKL di Kota Pekalongan yang beberapa waktu terakhir menimbulkan pro-kontra di lapangan. *(tim/red)*
Posting Komentar