Jangan Salahkan Polisi Terkait Pengamanan Demo Mahasiswa, Kapolres Tidak Ada Pejabat Pemkab Bekasi yang Bersedia Menemui Massa
TRANSFORMASINISA.COM, BEKASI – Sorotan publik terhadap pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyatakan diri sebagai "Cipayung Plus" di depan Kantor Bupati Bekasi pada Selasa (2/4/2026) mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian. Menanggapi tudingan terkait lemahnya standar operasional prosedur (SOP) pengamanan, Kapolres Metro Bekasi memberikan klarifikasi terkait kondisi yang terjadi di lapangan.
Situasi yang sempat memanas hingga massa aksi berhasil memasuki area teras Kantor Bupati disebutkan bukan semata-mata akibat kegagalan pengamanan, melainkan dampak dari terbatasnya ruang komunikasi karena tidak adanya pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang bersedia menemui massa.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., melalui pesan singkat yang diterima melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur pengamanan sesuai ketentuan dengan menerjunkan personel yang dipimpin oleh jajaran perwira menengah dan pertama. Meskipun Kapolres tidak berada di lokasi karena sedang memimpin pengungkapan kasus penyiraman air keras di Tambun serta memantau titik aksi lain, kendali lapangan tetap terjaga dengan baik.
"Kami sudah mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) untuk anggota. Di lapangan sudah ada Perwira Pengendali (Padal), Kapolsek, Kabag Ops, hingga Kasat Intel bersama personel lainnya," ujar Kapolres dalam keterangannya.
Beliau juga membantah tudingan adanya pembiaran terhadap tindakan yang dianggap anarkis. Menurutnya, masuknya massa hingga ke teras kantor tetap dalam pengawasan ketat aparat untuk memastikan situasi tetap kondusif meskipun tensi massa meningkat.
Pihak kepolisian menekankan bahwa kunci penyelesaian aksi unjuk rasa di lapangan adalah melalui dialog yang konstruktif. Kehadiran pejabat berwenang untuk menjawab tuntutan yang diajukan menjadi faktor penentu kecepatan penyelesaian aksi secara damai.
Dalam aksi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut, Kapolres menyampaikan rasa prihatin terhadap sikap yang dinilai kurang responsif dari pihak Pemkab Bekasi. Hingga massa berhasil menembus barikade luar, tidak ada satu pun pejabat pemerintah daerah yang turun untuk menemui atau sekadar menerima perwakilan mahasiswa.
"Mohon dipahami bahwa setiap aksi unjuk rasa penting untuk menunjuk perwakilan pihak yang menerima massa aksi agar bisa memberikan jawaban atas tuntutan. Kemarin, tidak ada pejabat Pemda yang menerima, tidak ada yang turun ke peserta aksi," tambahnya dari pesan yang diterima.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi teguran bagi manajemen internal Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menghadapi aspirasi publik. Aparat penegak hukum telah berupaya menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi kerusuhan, namun upaya tersebut tidak didukung oleh keinginan untuk membuka ruang dialog dari pihak yang menjadi sasaran demo.
Pihak kepolisian juga memohon maaf jika massa sempat mencapai area teras kantor, namun ditegaskan bahwa jajaran Kabag Ops, Kasat Intel, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berjaga di titik tersebut hingga aksi berakhir dalam keadaan aman dan terkendali.
Sampai saat berita ini dibuat, tim redaksi telah melakukan upaya untuk menghubungi pihak Pemkab Bekasi untuk mendapatkan tanggapan terkait klarifikasi dari Kapolres. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan resmi.
Kejadian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga upaya menjaga ketertiban umum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan di lapangan.
Sumber: Afif
(Red)
Posting Komentar