Terbengkalai 30 Tahun, Perumnas Diduga Main Mata, Warga Merasa Dipermainkan
TRANSFORMASINUSA VOM, BEKASI – Warga dan Paguyuban Pedagang Menara di Jalan Komodo Raya dan Nangka Raya, RT 04/RW 06, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, menyuarakan kekecewaan mendalam. Pihaknya menilai sikap Perum Perumnas yang dinilai tidak konsisten dan berpotensi menguntungkan oknum tertentu, sementara persoalan lama hingga lima tahun terakhir belum juga terselesaikan.
Ketua Paguyuban sekaligus Ketua RW 06, H. Mulyanto, memaparkan kronologi yang membuat pihaknya merasa diperlakukan tidak adil. Berawal dari pertemuan di kantor Perumnas Pulo Gebang pada 2023, pihaknya justru diarahkan untuk membuat badan hukum atau Akta Notaris sebagai syarat kerja sama pengelolaan lahan.
“Kami menuruti semua arahan, termasuk mengeluarkan biaya pembuatan akta yang terbit 28 Juli 2023. Namun ironisnya, setelah semua syarat dipenuhi, justru dikatakan tidak bisa bekerja sama tanpa batas waktu yang jelas. Jika dari awal tidak bisa, mengapa kami disuruh mengurus legalitas?” tegas Mulyanto, Senin (13/04/2026).
Status Hpl Dipertanyakan
Selain merasa dipermainkan, pihaknya juga mempertanyakan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diklaim milik Perumnas. Pasalnya, lahan tersebut telah terbengkalai lebih dari 30 tahun tanpa ada pemanfaatan atau pemeliharaan yang jelas dari pemilik sah.
“Berdasarkan peraturan yang berlaku, negara berwenang menertibkan tanah terlantar, termasuk aset BUMN yang tidak digarap sesuai fungsinya. Selama ini justru kami warga yang menjaga dan merawatnya,” paparnya.
Kecurigaan semakin kuat beredar informasi bahwa lahan eks Terminal tersebut dikabarkan sudah memiliki calon pembeli, yang disampaikan oleh oknum pensiunan pihak terkait. Hal ini memunculkan tanda tanya besar mengenai legalitas transaksi aset negara.
“Seharusnya ada komunikasi yang baik dan transparan. Jangan hanya ingin menertibkan seenaknya tanpa mempedulikan aspek sosial dan kearifan lokal. Lahan ini kan ikon kuliner sejak tahun 90-an,” tambahnya.
Sekretaris Paguyuban, Galih, menambahkan bahwa pihaknya mengingatkan agar Perumnas tidak mengambil langkah tergesa-gesa yang berbau kepentingan pribadi, karena bisa menjadi masalah besar jika diketahui ada permainan di balik layar.
“Kami kecewa karena penyelesaian masalah ini terlihat tidak adil dan tidak transparan,” pungkasnya.
(Syarif)
Posting Komentar