Aktivis Purwakarta Soroti Dugaan Praktik dalam Pengelolaan Titik SPPG
TRANSFORMASINUSA.COM, Purwakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat. Program ini juga diharapkan dapat mendukung sektor pendidikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, penyediaan makanan dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Pengelolaan program tersebut berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aktivis Purwakarta, Irwan Ardiansyah, menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menurutnya melibatkan sejumlah pihak melalui mekanisme yayasan. Ia menyebut terdapat informasi yang beredar mengenai nilai transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.
Selain itu, Irwan juga mengungkapkan adanya dugaan komitmen biaya tertentu yang dikaitkan dengan operasional dapur SPPG dan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, informasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
"Apabila informasi ini benar, tentu berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola program yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," ujar Irwan.
Ia menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Purwakarta.
Irwan mendesak instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk melakukan klarifikasi serta investigasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Tim/Red)
Posting Komentar