Ketika Dugaan Pencurian Ayam Berujung Maut: Potret Kegagalan Hukum, Kriminologi, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

ADMIN GROUP Juli 26, 2026 0

 

Oleh: Capt.H.Moh.Anton H.E.P.S.E.,S.T.,M.M.,C.HRA.,C.Med.,C.BSA.,C.BLS.,C.SLM.,C.HRM.,C.LPP.

TRANSFORMASINUSA.COM | Kasus dugaan pencurian ayam yang berakhir dengan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian kembali menjadi cermin buram wajah penegakan hukum di tengah masyarakat. Peristiwa semacam ini bukan sekadar perkara pencurian ataupun penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa, tetapi merupakan refleksi kompleks dari persoalan sosial, ekonomi, psikologi massa, hingga rendahnya kesadaran hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), sehingga tidak seorang pun berhak menjatuhkan hukuman di luar putusan pengadilan. Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) justru merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Namun, apabila dikaji melalui pendekatan kriminologi empiris, fenomena tersebut tidak dapat dipandang secara hitam putih. Kriminologi mempelajari kejahatan bukan hanya dari sisi pelaku, tetapi juga faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya. Dalam berbagai penelitian, tindak pencurian kebutuhan pokok sering kali berkorelasi dengan tekanan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, rendahnya akses pendidikan, serta ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Teori Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar manusia. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sebagian individu dapat terdorong melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagai bentuk mekanisme bertahan hidup. Tentu saja kondisi tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindak pidana, tetapi dapat menjadi salah satu variabel yang menjelaskan motif seseorang melakukan kejahatan.

Di sisi lain, reaksi masyarakat yang melakukan pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa juga dapat dianalisis melalui teori Frustration-Aggression dan konsep Collective Behavior dalam kriminologi. Ketika masyarakat merasa penegakan hukum tidak berjalan efektif atau muncul persepsi bahwa pelaku kejahatan akan kembali bebas, sebagian orang memilih menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Dalam situasi kerumunan, kontrol individu sering kali melemah sehingga tindakan emosional berkembang menjadi kekerasan kolektif.

Ironisnya, kerugian akibat dugaan pencurian seekor ayam yang secara ekonomi relatif kecil justru berakhir dengan hilangnya nyawa manusia. Dari perspektif hukum pidana, nilai kerugian tidak pernah dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghilangkan hak hidup seseorang. Oleh karena itu, para pelaku pengeroyokan berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku apabila unsur-unsurnya terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya kegagalan pada tiga lapis sistem sosial. Pertama, kegagalan negara dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar sebagian masyarakat sehingga masih terdapat individu yang diduga melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, kegagalan sistem hukum dalam membangun kepercayaan publik sehingga masyarakat memilih jalan kekerasan daripada menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Ketiga, kegagalan pendidikan hukum yang menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk keadilan.

Upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan meningkatkan ancaman pidana. Pendekatan represif harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang memperkuat kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan hukum, serta mempercepat respons aparat terhadap laporan tindak pidana. Dengan demikian, penyebab kejahatan dapat ditekan sekaligus mencegah lahirnya kejahatan baru berupa aksi main hakim sendiri.

Pada akhirnya, setiap nyawa memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai materi apa pun. Dugaan pencurian tetap harus diproses sesuai hukum, sementara tindakan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Keadilan tidak boleh lahir dari kemarahan massa, melainkan dari proses hukum yang objektif, profesional, dan menghormati hak asasi setiap manusia.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak pernah berdiri sendiri. Di baliknya terdapat persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan lemahnya kesadaran hukum yang harus diselesaikan secara komprehensif. Hanya dengan memperkuat supremasi hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rantai kekerasan seperti ini dapat diputus.