Masyarakat Adat Meepago Tegas Tolak Izin Tambang PT Trident di Gunung Koboge
TRANSFORMASINUSA. COM | PAPUA TENGAH, 15 Juli 2026 – Informasi yang beredar merujuk pada data dari Dinas Bapprida Provinsi Papua Tengah, memperlihatkan sebagian wilayah Gunung Koboge dan sekitarnya telah dipetakan dengan arsiran kuning bertanda "Izin Usaha Pertambangan PT. Trident Global Garmindo". Kawasan ini masuk wilayah adat Meepago, mencakup kampung Kunupi, Ogihal, Debai, Gakodimi, Mugohogou, Paniai, serta aliran Sungai Ybahai, Debai, Uwou, Eka, dan sejumlah gunung yang menjadi sumber kehidupan, hutan adat, serta tempat sakral bagi lima suku setempat.
Merespons hal ini, muncul seruan kuat mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut. Pengalaman di daerah lain membuktikan, pertambangan membawa kerusakan hutan, pencemaran air, perampasan tanah ulayat, konflik, hingga merampas warisan anak cucu.
"Gunung Koboge bukan sekadar bukit, melainkan napas hidup orang Meepago. Di sana ada mata air ratusan ribu jiwa, kebun, tempat berburu, dan jejak leluhur yang tak ternilai uang. Jika kita diam, 10–20 tahun lagi Koboge hanya tinggal cerita," tegas sikap masyarakat.
Masyarakat menegaskan belum bisa memastikan keabsahan izin tersebut 100 persen. Pihaknya akan menelusuri langsung ke Dinas ESDM, sistem MODI Minerba Kementerian, MRP, maupun DPRD Provinsi. Sebab aturan mewajibkan izin melalui konsultasi publik, AMDAL, dan persetujuan masyarakat hukum adat sesuai UU Otsus dan UU Minerba. Jika izin diterbitkan tanpa persetujuan pemilik hak ulayat, maka statusnya cacat hukum dan akan diperjuangkan secara damai dan konstitusional.
Masyarakat diingatkan agar tidak tergiur iming-iming ganti rugi kecil, sembako, atau uang rokok, karena kerusakan yang ditinggalkan bersifat permanen. Seluruh elemen mulai Ondoafi, kepala suku, tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga mahasiswa diajak duduk bersama menyusun sikap resmi, mendokumentasikan kondisi alam, dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat maupun lembaga advokasi seperti LBH dan WALHI.
"Tanah tak bisa bicara, air tak bisa protes, hutan tak bisa mogok. Maka kitalah yang harus berdiri menjaganya. Koboge milik kita, bukan investor. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" tegas penutup seruan.
[ RED ] KIKI
Posting Komentar