Manuel David Turun Langsung ke Lokasi Kebakaran Khatula: Jangan Cari Kambing Hitam, Pemerintah Harus Hadir Berikan Solusi
TRANSFORMASI NUSA.COM | KHATULA – Persoalan kebakaran lahan di wilayah Khatula menjadi perhatian berbagai pihak. Tidak hanya menyangkut penegakan hukum terhadap dugaan penyebab kebakaran, tetapi juga menyangkut persoalan lingkungan, lemahnya pengawasan lahan, perlindungan terhadap pelaku usaha yang memiliki legalitas, serta tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pascakebakaran.
Hal tersebut menjadi perhatian Manuel David yang turun langsung meninjau kondisi dan melihat kenyataan di lapangan.
Manuel David yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Ketua Umum Generasi Pewaris Nusantara (GPN), Ketua Umum JMI, serta Sekretaris Jenderal Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), menyampaikan bahwa persoalan kebakaran lahan tidak boleh dilihat hanya dari satu sudut pandang.
Menurutnya, kondisi kemarau panjang dan kekeringan merupakan salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut semakin diperparah apabila terdapat lahan-lahan yang terbengkalai tanpa pengawasan dan pengelolaan yang memadai.
Dalam peninjauannya, ia juga menerima sejumlah keterangan dari masyarakat yang mengaku pernah melihat kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Bahkan, terdapat pula laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas pembakaran secara langsung di sejumlah lahan yang terbengkalai.
Namun demikian, seluruh informasi dan dugaan tersebut perlu ditelusuri serta dibuktikan melalui pemeriksaan dan investigasi yang objektif oleh pihak berwenang.
Pengusaha Legal Jangan Sampai Menjadi Korban
Manuel David menyoroti bahwa kebakaran hebat yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi sejumlah pihak, termasuk para pengusaha perkebunan yang memiliki legalitas usaha.
Menurutnya, para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal justru memiliki kepentingan besar untuk menjaga lahan dan lingkungan dari ancaman kebakaran. Sebab, apabila kebakaran kembali terjadi, mereka juga menjadi pihak yang mengalami kerugian secara ekonomi maupun operasional.
Ia menilai para pengusaha perkebunan yang memiliki legalitas seharusnya dapat dilibatkan sebagai bagian dari solusi, khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran sejak dini.
"Para pengusaha perkebunan yang menjalankan usahanya secara legal sebenarnya memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah dan masyarakat, yaitu menjaga agar kebakaran tidak kembali terjadi. Mereka juga siap apabila dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengawasan sejak dini," ungkapnya.
Penegakan Hukum Harus Adil, Bukan Sekadar Mencari Kambing Hitam
Lebih lanjut, Manuel David menegaskan bahwa penyelesaian perkara Khatula harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penetapan pihak yang dianggap bertanggung jawab demi menunjukkan bahwa telah ada tindakan hukum. Setiap pihak yang diperiksa harus mendapatkan perlakuan yang objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Persoalan ini harus diselesaikan secara adil. Jangan sampai ada pihak yang dijadikan kambing hitam hanya untuk menunjukkan bahwa penindakan telah dilakukan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab, tetapi pihak yang tidak bersalah juga harus mendapatkan perlindungan hukum," tegas Manuel David.
Pemerintah Harus Memikirkan Penanganan Pascakebakaran
Selain persoalan penegakan hukum, Manuel David juga meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat dan dunia usaha pascakebakaran.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada proses pemadaman dan penindakan hukum. Pemerintah perlu memikirkan langkah pemulihan lingkungan, dampak ekonomi, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan lahan.
Ia juga mendorong adanya langkah antisipasi jangka panjang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kembali musim kemarau panjang pada tahun-tahun mendatang.
Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:
- Pemetaan lahan rawan kebakaran dan lahan yang tidak terkelola.
- Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan.
- Pembentukan sistem deteksi dini dan respons cepat kebakaran.
- Pelibatan masyarakat serta pengusaha perkebunan dalam pencegahan kebakaran.
- Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sejak sebelum musim kemarau.
- Program pemulihan lingkungan dan penanganan dampak ekonomi pascakebakaran.
Jangan Hanya Fokus pada Anggaran Bencana
Manuel David juga mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terpusat pada anggaran yang digelontorkan ketika bencana sudah terjadi.
Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran dan kebijakan pemerintah mampu menghasilkan sistem pencegahan yang efektif sehingga kebakaran serupa tidak terus berulang.
"Bukan hanya fokus pada anggaran yang digelontorkan ketika ada bencana. Pemerintah harus membangun sistem pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang terencana. Jangan sampai setiap terjadi kebakaran kita kembali sibuk mencari penyebab dan mengeluarkan anggaran, tetapi akar persoalannya tidak pernah diselesaikan," lanjutnya.
Ia berharap persoalan Khatula dapat menjadi momentum evaluasi bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha.
"Pemerintah harus adil dan bijak menyikapi perkara Khatula serta memberikan solusi pascakebakaran ini. Jangan hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi pikirkan juga bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang," tutup Manuel David.
Baginya, penyelesaian persoalan kebakaran lahan harus berdiri di atas tiga prinsip utama: keadilan dalam penegakan hukum, tanggung jawab dalam pemulihan pascabencana, dan keseriusan membangun sistem pencegahan untuk masa depan.
[ RED ]
Posting Komentar