NEWS BREAKING NEWS
Live
wb_sunny

Breaking News

Ketamakan Double Jabatan dan Kepentingan Presiden dalam menjaga keadilan Sosial di Tengah Krisis SDM dan ketidakpercayaan Publik

Ketamakan Double Jabatan dan Kepentingan Presiden dalam menjaga keadilan Sosial di Tengah Krisis SDM dan ketidakpercayaan Publik

MAHARANI,S.H / KAPERWIL TNC GROUP DKI JAKARTA


TRANSFORMASINUSA.COM | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya dirancang sebagai alat negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin pemerataan pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang tidak semata-mata berorientasi pada profit. Namun dalam praktiknya, BUMN kini berada di persimpangan jalan. Semangat profesionalisme dan transparansi justru dikaburkan oleh praktik rangkap jabatan (double jabatan), di mana sejumlah pejabat negara, wakil menteri, hingga elite partai politik duduk di kursi komisaris—sebuah posisi strategis dengan gaji tinggi, tapi minim kontrol publik.


Fenomena ini menimbulkan keresahan luas, terutama di kalangan pekerja akar rumput seperti buruh pelabuhan, yang justru menjadi bagian nyata dari denyut operasional BUMN di sektor logistik nasional. Keresahan ini tak bisa diabaikan, karena menyangkut tata kelola negara, keadilan sosial, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.


Double Jabatan : Pelanggaran Etika dan Ancaman terhadap Reformasi 

Praktik rangkap jabatan antara pejabat negara (eksekutif aktif), elite partai politik, dan jabatan komisaris di BUMN bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.


BUMN bukan perusahaan keluarga elite kekuasaan. BUMN adalah institusi negara yang seharusnya dikelola oleh profesional dengan kompetensi dan integritas tinggi. Ketika jabatan komisaris diisi oleh tokoh politik yang punya agenda elektoral atau duduk di kementerian, maka independensi hilang, pengawasan melemah, dan muncul konflik kepentingan akut. Publik pun mempertanyakan: apakah jabatan ini diberikan karena kapasitas, atau karena kedekatan ❓


 Krisis SDM atau Krisis Kepercayaan ❓

Pemerintah sering menyatakan bahwa pengisian jabatan dilakukan karena keterbatasan SDM yang mumpuni. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar, cakap, dan berintegritas. Yang kurang adalah kemauan politik untuk membagi ruang dan kekuasaan secara adil. Ketika pejabat negara atau wakil menteri memegang jabatan komisaris di lebih dari satu BUMN, itu bukan efisiensi—itu ketamakan.


Krisis yang kita hadapi bukan krisis SDM, tetapi krisis kepercayaan dan keberanian untuk melakukan reformasi secara jujur dan konsisten.

 Presiden dan Kepentingan Keadilan Sosial 

Dalam konteks ini, Presiden memegang peran sentral dan strategis. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh perangkat negara, termasuk BUMN, berpihak kepada rakyat, bukan elite politik atau lingkaran kekuasaan terbatas.


 Presiden harus melihat bahwa ketidakadilan struktural seperti ini akan berdampak pada :

1. Menurunnya legitimasi moral pemerintahan.
2. Tersendatnya agenda reformasi birokrasi dan transformasi BUMN.
3. Melemahnya kepercayaan publik terhadap negara.
4. Meningkatnya ketimpangan sosial dan keresahan di kalangan rakyat bawah.


Presiden harus tegas mencabut semua jabatan komisaris yang diisi oleh pejabat aktif atau elite partai politik. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur BUMN bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-5 Pancasila.


 Suara dari Akar Rumput : Buruh Pelabuhan Bicara 

Kami, para buruh pelabuhan, yang bekerja siang malam menggerakkan logistik nasional, bukan sekadar penonton. Kami adalah bagian dari sistem BUMN yang nyata. Ketika kami melihat kursi-kursi komisaris dikuasai oleh mereka yang duduk nyaman di lingkar kekuasaan dan gaji besar, sementara kami bertaruh nyawa dan tenaga di pelabuhan, rasa keadilan itu tergores.


Kami tak meminta jabatan. Kami hanya menuntut agar negara dijalankan dengan keadilan, integritas, dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

 Penutup : Bangun Kembali Kepercayaan, Cabut Double Jabatan ❗

Jika Presiden ingin meninggalkan warisan kepemimpinan yang bermartabat, maka langkah pertama adalah membersihkan BUMN dari praktik rangkap jabatan dan kepentingan politik. Saat ini bukan saatnya mengakomodasi elite, tapi menguatkan kembali kepercayaan rakyat terhadap negara.


Cabut jabatan komisaris rangkap ❗ Hentikan keterlibatan partai politik di BUMN! Kembalikan BUMN kepada rakyat ❗

📝 Artikel ini disusun oleh Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia sebagai bagian dari kampanye nasional mendorong perbaikan tata kelola BUMN dan penghentian praktik rangkap jabatan yang merusak keadilan sosial dan semangat reformasi.





[ RED ] MAHARANI,.S.H,./KAPERWIL DKI

TRANSFORMASINUSA NEWS

TNC GROUP CHATT ME

Kritik dan Saran bisa melalui kolom dibawah ini,Terima Kasih

Posting Komentar