Gibran Rakabuming Raka Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden, Minta MPR Segera Proses
TRANSFORMASINUSA.COM | JAKARTA — Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung MPR, Jakarta.
Langkah politik tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah meningkatnya dinamika politik dan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bersama pimpinan MPR, Gibran meminta agar surat tersebut segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Muzani, pimpinan MPR akan menggelar rapat internal untuk membahas surat tersebut. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan tahapan konstitusional berikutnya.
Muzani menjelaskan bahwa konstitusi mengatur batas waktu paling lama 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Karena itu, MPR akan menggunakan waktu tersebut untuk mempersiapkan langkah kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan dengan Prabowo Sebelum Menyerahkan Surat
Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peristiwa pengunduran diri. Iring-iringan kendaraan Gibran terlihat meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.40 WIB sebelum menuju kawasan parlemen di Senayan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Namun, Dasco mengaku belum mengetahui secara terperinci substansi pembicaraan keduanya.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak hanya menyangkut keputusan personal, tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan dan ketatanegaraan yang memerlukan penanganan sesuai konstitusi.
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi.
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan oleh para pengusul, khususnya mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa angka 120 merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani anggota DPR, bukan sekadar pernyataan dukungan secara lisan.
Delapan fraksi yang tercatat mengajukan usulan tersebut meliputi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.
Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana mekanisme yang berlaku di DPR.
Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR dan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau mekanisme rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Ujian Konstitusi dan Kepercayaan Publik
Rangkaian peristiwa ini menjadi ujian penting bagi lembaga-lembaga negara dalam menjaga kepastian hukum, stabilitas politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi Indonesia.
Pengunduran diri Wakil Presiden harus ditangani berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik maupun tekanan opini publik.
Demikian pula, usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota DPR harus melalui tahapan pembahasan dan pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan. Pengajuan HMP tidak serta-merta berarti bahwa dugaan terhadap pejabat negara telah terbukti secara hukum.
Publik kini menantikan langkah resmi MPR, DPR, serta Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi perkembangan tersebut.
Peristiwa ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa setiap jabatan publik memiliki tanggung jawab konstitusional dan bahwa setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
TRANSFORMASINUSA.COM — Profesional, Akurat dan Terpercaya.
Posting Komentar