Polemik Kepengurusan KAPP Papua Tengah Memanas, Pengurus Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Menunggu Hasil KLB
TRANSFORMASINUSA.COM | NABIRE, PAPUA TENGAH — Dinamika internal organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah menjadi perhatian setelah muncul perbedaan pandangan terkait keabsahan struktur kepengurusan. Polemik tersebut mencuat menyusul pengukuhan kepengurusan yang melibatkan sejumlah pihak di Nabire dan enam kabupaten wilayah Meepago.
Pada 11 November 2026, perbedaan pandangan mengenai mekanisme pembentukan kepengurusan, legalitas pelantikan, serta kewenangan organisasi memunculkan ketegangan di lingkungan internal KAPP Papua Tengah. Situasi ini mendorong sejumlah pengurus dan tokoh organisasi meminta seluruh pihak mengedepankan kedewasaan dalam berorganisasi.
Badan Pengurus Daerah (BPD) KAPP Papua Tengah yang dipimpin Yosephina Pigai bersama Fience Levina Mofu menyampaikan keberatan terhadap pengukuhan kepengurusan kelompok Gisman Yanengga (GY) dan kelompok David Maikel Padwa (DP). Pihak tersebut menilai proses pengukuhan belum memenuhi mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk belum adanya Surat Keputusan (SK) dari KAPP Pusat.
Di sisi lain, kelompok yang dipimpin Gisman Yanengga, S.H., mengklaim telah melaksanakan pengukuhan kepengurusan KAPP Provinsi Papua Tengah beserta enam kabupaten di wilayah Meepago. Kelompok tersebut juga menyatakan bahwa langkah organisasi yang dilakukan memiliki dasar dan legitimasi menurut pandangan mereka.
Perbedaan klaim tersebut menjadi sumber utama polemik yang berkembang. Karena itu, persoalan keabsahan kepengurusan perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui pernyataan sepihak maupun tindakan yang berpotensi memperbesar perpecahan.
Penasehat KAPP Imbau Persoalan Tidak Dibawa ke Ranah Antarsuku
Dalam menyikapi situasi tersebut, Serepianus Tekege selaku Penasehat KAPP Provinsi Papua Tengah mengimbau agar seluruh pihak menyelesaikan persoalan internal secara bijaksana melalui jalur organisasi.
Imbauan serupa juga disampaikan Melkiyas Muyapa yang menegaskan bahwa dinamika organisasi KAPP sebaiknya tidak berkembang menjadi persoalan antarsuku. Perbedaan pandangan dalam organisasi harus ditempatkan sebagai persoalan kelembagaan yang penyelesaiannya mengacu pada aturan dan mekanisme internal.
KAPP merupakan wadah untuk merangkul, memperkuat, dan memberdayakan pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Oleh sebab itu, konflik kepengurusan tidak seharusnya menggeser tujuan utama organisasi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat Papua.
Pengurus Minta Semua Pihak Menunggu Hasil KLB
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, para pengurus meminta seluruh elemen KAPP Papua Tengah untuk menahan diri dan menunggu pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai forum yang diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan kepengurusan secara organisatoris.
"Kami meminta semua pihak menahan diri dan menunggu hasil KLB. Biarkan mekanisme organisasi berjalan sesuai aturan agar persoalan kepengurusan dapat diselesaikan secara sah, tertib, dan bermartabat."
Selain itu, muncul pula dorongan agar aktivitas yang berkaitan dengan kepengurusan yang sedang diperselisihkan dapat ditinjau dan dikoordinasikan sementara waktu guna mencegah gesekan lebih lanjut, menjaga ketertiban, serta memastikan program pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua tetap berjalan.
Seluruh pihak diharapkan menghormati proses organisasi, menjaga persaudaraan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
KLB Menjadi Momentum Menjaga Persatuan Organisasi
Polemik kepengurusan KAPP Papua Tengah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap AD/ART. Siapa pun yang nantinya memperoleh legitimasi melalui mekanisme organisasi yang sah harus mampu merangkul seluruh elemen dan mengutamakan kepentingan pengusaha Orang Asli Papua.
Pada akhirnya, kepentingan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu. KAPP Papua Tengah membutuhkan persatuan, bukan perpecahan; membutuhkan kerja nyata, bukan konflik berkepanjangan.
Kini, perhatian tertuju pada pelaksanaan KLB dan keputusan yang akan dihasilkan. Seluruh elemen organisasi diharapkan menghormati hasil keputusan tersebut demi menjaga marwah, stabilitas, serta masa depan KAPP di Provinsi Papua Tengah.
TRANSFORMASINUSA.COM
Akurat - Terpercaya - Profesional
Posting Komentar